IMM Minta Audit Dana Karhutla Rp60 Miliar di Kalimantan Barat

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) meminta pemerintah membuka penggunaan dan mengaudit anggaran Rp60 miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Tuntutan itu disampaikan dalam aksi di depan Kantor Gubernur Kalimantan Barat pada Jumat, 9 Oktober 2026, dan ditegaskan kembali oleh Ketua PC IMM Muhammad Sher Khan pada Sabtu, 10 Oktober 2026.

IMM menyatakan mahasiswa, warga, dan relawan ikut memadamkan api serta membagikan air bersih, tetapi tidak menerima bantuan dari anggaran penanganan karhutla. Massa juga mempersoalkan perbedaan harga pembelian air bersih berkapasitas 10.000 liter.

Plt Kepala BKAD Kalimantan Barat Christianus Lumano menjelaskan, dana tersebut berasal dari bantuan Presiden Prabowo Subianto sebesar Rp40 miliar dan anggaran Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp20 miliar. Hingga aksi berlangsung, realisasi anggaran mencapai Rp13.160.660.413, sedangkan Rp46.839.339.587 masih tersimpan di kas daerah.

Dari dana yang terealisasi, penggunaan BPBD tercatat Rp2.737.859.000 dan instansi vertikal di Kodam XII Tanjungpura Rp1.062.420.000. Dinas PUPR dan Perkim Kalimantan Barat menyebut anggaran yang dikelolanya Rp122.722.000, dengan 70 persen untuk pembelian air bersih dan 30 persen untuk konsumsi petugas distribusi di Kayong Utara, Kubu Raya, dan Mempawah.

IMM membandingkan harga air 10.000 liter yang dibeli pemerintah sebesar Rp4,5 juta dengan pembelian mereka di sumber yang sama sebesar Rp3 juta. Pemerintah daerah diminta mengevaluasi penggunaan anggaran, mempublikasikan realisasi dana, serta memproses secara hukum pihak terkait apabila audit menemukan pelanggaran.