IMM Pontianak Desak Audit Dana Karhutla Rp60 Miliar Setelah Menerima Pesan Ancaman

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Pontianak mendesak pemerintah membuka penggunaan dan mengaudit dana Rp60 miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Tuntutan itu disampaikan dalam aksi di depan Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jumat, 9 Oktober 2026.

Ketua PC IMM Kota Pontianak Muhammad Sher Khan mengatakan menerima telepon dan pesan bernada ancaman dari sejumlah orang yang diduga mengatasnamakan perwakilan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan. Pesan itu muncul setelah IMM menyebarkan pamflet konsolidasi yang memuat foto Gubernur Ria Norsan, Krisantus, dan Kapolda Kalimantan Barat. Tangkapan layar yang diperlihatkan memuat pesan dari sedikitnya tujuh nomor berbeda serta permintaan agar pamflet dihapus. Identitas pengirim dan hubungan mereka dengan Wakil Gubernur belum terkonfirmasi.

Plt Kepala BKAD Kalimantan Barat Christianus Lumano menjelaskan, pagu dana Rp60 miliar terdiri atas Rp40 miliar bantuan Presiden Prabowo Subianto dan Rp20 miliar dari pemerintah provinsi. Hingga aksi berlangsung, dana yang terealisasi mencapai Rp13.160.660.413, sedangkan Rp46.839.339.587 masih tersimpan di kas daerah.

Realisasi anggaran tersebut mencakup Rp2.737.859.000 untuk BPBD dan Rp1.062.420.000 untuk instansi vertikal di Kodam XII/Tanjungpura. Anggaran lainnya digunakan untuk operasi darat, masker dan obat-obatan, bantuan sandang pangan, serta distribusi air bersih.

IMM juga menyoroti perbedaan harga air bersih 10.000 liter. Dinas PUPR dan Perkim Kalimantan Barat menyebut harga pembelian Rp4,5 juta dengan ongkos distribusi Rp6 juta hingga Rp8 juta, sementara mahasiswa mengaku membeli volume yang sama di lokasi yang sama seharga Rp3 juta. Mahasiswa menyebut perbedaan itu sebagai dugaan korupsi dan meminta evaluasi menyeluruh serta proses hukum apabila audit menemukan pelanggaran.