WALHI Catat 807 Titik Panas di Area Proyek Pangan Merauke

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai rencana pembukaan jutaan hektare hutan untuk ketahanan pangan dan energi berisiko memperluas kerusakan ekologis. Kementerian Pertanian sebelumnya merencanakan perluasan tebu, jagung, dan ubi hingga 2 juta hektare, sedangkan Kementerian Kehutanan menetapkan sekitar 5,67 juta hektare hutan sebagai areal yang dapat diajukan untuk perizinan usaha.

Pengkampanye WALHI Musdalifah menyampaikan analisis bahwa 265.208 dari 486.939 hektare hutan alam telah mengalami perubahan untuk perkebunan tebu, cetak sawah, dan sawit. Perubahan tersebut berpotensi melepaskan 140 juta hingga 299 juta ton karbon dioksida.

Musdalifah juga menyebut konflik masyarakat adat Umalulu dan Rindi dengan perkebunan tebu di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. WALHI menyatakan konversi hutan dan tanah adat untuk perkebunan monokultur dapat memengaruhi sistem pangan, hubungan sosial, kebudayaan, dan keberlanjutan hidup masyarakat.

Pengkampanye WALHI Umi Ma’rufah mengatakan analisis organisasi itu menemukan sedikitnya 807 titik panas di kawasan pengembangan proyek strategis nasional energi dan pangan di Merauke selama Januari hingga Agustus 2026. Data tersebut disampaikan sebagai risiko yang perlu diperhitungkan sebelum perluasan perkebunan tebu untuk bahan baku bioetanol.

WALHI membandingkan luas rencana ekspansi lahan tersebut dengan sekitar 85 kali luas DKI Jakarta. Organisasi itu menilai pembukaan hutan perlu mempertimbangkan kebakaran hutan dan lahan yang masih berlangsung serta dampaknya terhadap masyarakat dan habitat satwa.