YLBHI Catat 58 Kasus Kekerasan dan Intimidasi yang Melibatkan TNI

YLBHI menerbitkan catatan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober 2026. Dalam catatan itu, YLBHI menyebut terdapat setidaknya 58 kasus kekerasan dan intimidasi yang melibatkan TNI sepanjang 1 Oktober 2025 hingga 30 September 2026. Enam warga sipil disebut meninggal dalam pelatihan yang melibatkan TNI.

YLBHI juga mencatat peresmian sedikitnya 12 Kodam baru dan 192 Batalion Teritorial Pembangunan. Menurut catatan tersebut, TNI mendapat peran di sektor kehutanan, pangan, koperasi desa, gizi anak, dan pelatihan warga sipil melalui sedikitnya 36 nota kesepahaman serta instruksi. Belanja pertahanan 2025 disebut meningkat lebih dari dua kali lipat dibanding pagu APBN, sementara tender turun menjadi 10,4 persen.

Dalam catatan yang sama, YLBHI menyebut lebih dari 50 ribu orang menjadi korban keracunan program Makan Bergizi Gratis hingga September 2026 berdasarkan data Kementerian Kesehatan. YLBHI juga menyatakan sekitar 58 persen Dana Desa dialihkan untuk pembangunan dan operasional Koperasi Desa Merah Putih, sementara 159 manajer koperasi mengundurkan diri dan lima peserta pelatihan meninggal.

YLBHI mencatat sembilan izin usaha pertambangan baru dengan luas 22.947 hektare terbit pada Juli 2026 setelah bencana banjir dan longsor Sumatra pada 2025. Organisasi itu menilai penanganan bencana dan tata kelola lingkungan masih bermasalah, termasuk karena anggaran kebencanaan disebut menurun dari tahun ke tahun.

Untuk kebebasan sipil, YLBHI menyebut hampir 7.000 orang ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang setelah demonstrasi pada Agustus–September 2025. YLBHI juga mencatat pemblokiran geografis terhadap Magdalene.co pada April 2026 dan penghapusan 486 konten terkait demonstrasi Agustus 2026. Organisasi itu meminta pemerintah dan DPR menghentikan praktik militerisme, mengevaluasi program MBG dan KDMP, memperkuat pengawasan kepolisian, serta memulihkan kebebasan sipil dan independensi peradilan.